Pusdiklat Pasukan Perdamaian PBB Dibangun di Bogor

Uncategorized
BOGOR, KOMPAS.com - Pusat Pendidikan dan Latihan Peace Keeping (pasukan penjaga perdamaian) Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dibangun di Bogor. Penanggung jawab pembangunannya Departen Pertahanan RI dan sudah disetujui Presiden RI. "Ini suatu kehormatan bagi Indonesia, terlebih lagi kami warga Bogor, karena PBB mempercayai fasilitas pusdiklat bagi peace keeping-nya di sini. Jadi, yang akan dibangun pusdiklat, bukan pangkalan militer. PBB mah, heute gaduh pangkalan militer," tutur Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Rabu (10/2/2010) sore kemarin. Menurut Bupati Bogor, proyek pembangunan pusdiklat itu di bawah Departemen Hankam dan sudah disetujui atau diketahui Presiden RI. Ia mengakui sudah bertemu utusan dari Dephan, membicarakan rencana lokasi pusdiklat itu di Bogor. "Sebulan la...
Perspektif Keamanan di Kawasan ASEAN dan Campur Tangan Negara Besar

Perspektif Keamanan di Kawasan ASEAN dan Campur Tangan Negara Besar

Uncategorized
Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF “Berbagai analisa tentang kondisi Kawasan Asia-Pasifik menunjukkan bahwa track perkembangannya cenderung belum memiliki arah yang jelas. Penyebabnya adalah peranan Amerika Serikat di kawasan ini. Sampai pada suatu level yang cukup signifikan, AS masih menjadi pemain utama arah kelanjutan peradaban Asia-Pasifik.” Sekilas dipandang dari sisi pertahanan kawasan Asia Tenggara akan tiba masanya dimana negara-negara ASEAN akan bisa memposisikan diri terhadap masa depan sendiri tanpa campur tangan asing yang sering datang dan mempengaruhi perkembangan kawasan. Di sisi lain, selama ini ASEAN mampu untuk meredam berbagai gejolak yang akan timbul pada masing-masing negara yang memiliki potensi konflik. Ini setidaknya membuktikan
Mandala Perang Baru “Cyber Warfare” Sudah Dimulai !!!

Mandala Perang Baru “Cyber Warfare” Sudah Dimulai !!!

Uncategorized
Oleh: Kol Lek Noor Pramadi, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF Jaringan Internet adalah jalinan/rangkaian berjuta-juta komputer yang terhubung dalam satu sistem komunikasi, dengan demikian sistem internet  ini adalah sistem yang bersifat global/mendunia dan tidak mengenal batas wilayah dan Negara.   Suatu saat  yang tidak terlalu lama lagi kebutuhan masyarakat terhadap internet sebagaimana kebutuhan masyarakat terhadap BBM, listrik, angkutan, dan sembako serta kebutuhan pokok masyarakat lainnya.   Dengan demikian kebutuhan terhadap layanan internet akan menjadi suatu kebutuhan pokok sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, oleh karena itu pemerintah seharusnya berkepentingan dan perlu melindunginya. Sejarah Internet Internet pertama kali berkembang pada tahun 1969
Pesiden SBY Tinjau Latihan Perang Korps Marinir

Pesiden SBY Tinjau Latihan Perang Korps Marinir

Uncategorized
Pantai Caligi, Lampung: Minggu (7/2) pagi ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau latihan pemantapan terpadu Korps Marinir TNI-AL dan melakukan penghijauan. Presiden dan rombongan menginap di KRI 591 yang berlabuh di Pantai Caligi, Lampung, sejak tiba dini hari tadi. Pagi ini Presiden turun dari KRI 591 dan menggunakan kendaraan perang LVT-7 A1 bersama pasukan pendarat amfibi untuk menijau latihan perang Korps Marinir TNI-AL. Sekitar pukul 08.30 WIB, SBY menuju Markas Brigade Infantri 9 untuk meninjau pameran tumbuhan bio-marine.. "Semoga dapat berkembang dengan baik," kata SBY kepada pengembang tumbuhan bio-marine. Selanjutnya, Presiden menanam pohon Trembesi, masih di tempat yang sama. "Kita siram dengan harapan subur dan barokah, amin," ujar SBY. Di sela-sela kegiatan, S...

TNI AU Meregenerasi Alutsista

Uncategorized
TNI Angkatan Udara berupaya membangun kekuatan dan memodernisasi serta meregenerasi alutsista yang dimiliki saat ini, hal tersebut seirama dengan amanat Presiden RI tentang revitalisasi industri-industri pertahanan Negara yang merupakan prioritas program 100 hari pemerintah. Demikian penegasan Kasau Marsdya TNI Imam Sufaat, S.IP., pada pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI Angkatan Udara Tahun 2010 di Ruang Sabang-Merauke Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Rabu (27/1). Dikatakan, rencana kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara tahun anggaran 2010 membutuhkan jam terbang sebanyak 55.252 jam yang digunakan untuk mendukung kesiapan operasi dan latihan antara lain untuk operasi dan latihan awak pesawat, pendidikan, penanggulangan bencana dan kegiatan ...
Kerawanan Pertahanan di Kawasan Perairan Arafuru

Kerawanan Pertahanan di Kawasan Perairan Arafuru

Uncategorized
Oleh: Mayor Laut (P) Salim, Anggota Dewan Penasehat Harian TANDEF “Pertahanan Nasional Indonesia harus mempergunakan, mendasarkan pertahanan itu betul-betul atas segenap konstelasi dan karakteristik dari natie Indonesia sendiri.” (Ir. Soekarno, Presiden RI-1) Tindak kekerasan senjata yang menonjol khususnya dari aspek keamanan maritim, seperti perampokan di perairan Somalia maupun aksi terorisme di Bombai India, yang menggunakan laut sebagai media operasinya. Karena itu, laut masih sangat rawan terhadap aksi tindak kekerasan, tindak pidana maupun kejahatan lainnya. Masalah internasionalisasi Selat Malaka serta konflik perbatasan di perairan Ambalat belumlah tuntas terselesaikan. Di sisi lain, masih banyak wilayah perairan NKRI yang memerlukan perhatian yang sangat serius seperti h

Pengembangan Teknologi Low Cost Cruise Missile (LCCM)

Biography, Featured, Headline
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Papua Nuginea, Timor Leste dan Malaysia memerlukan pengamatan wilayah secara terus menerus khususnya pada daerah-daerah rawan seperti Selat Malaka, Kalimantan, Irian dan NTT. Mengingat luasnya daerah yang dipantau dan diamati dikaitkan dengan fasilitas dan dana yang ada, maka hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Pengawasan udara merupakan solusi yang efektif untuk mejaga terjadinya tindakan pencurian sumber daya alam nasional dan pembajakan. Satelit dan pesawat terbang berawak merupakan peralatan pengawasan yang efektif namun sering mengalami kendala operasional terutama kekurangan infrastruktur pendukung. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) memiliki ke...

Mayjen Burhanudin Amin Jadi Pangkostrad

Headline, News
JAKARTA, KOMPAS.com - Mayjen Burhanudin Amin, sebelumnya menjabat Pangdam I/Bukit Barisan dipromosikan menduduki posisi jabatan baru sebagai Panglima Komando Cadangan Stategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Jabatan Pangkostrad selama ini dijabat rangkap oleh Jenderal George Toisutta, yang sebelumnya dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD). Dalam siaran persnya, Rabu (13/1/2010), Pusat Penerangan Mabes TNI juga mengumumkan delapan mutasi antar jabatan dalam pangkat sama dan juga delapan promosi jabatan, termasuk untuk posisi Pangkostrad tadi. Beberapa dari mereka seperti Laksda Soeparno sebagai Wakil KSAL, Marsda Sukirno sebagai Wakil KSAU, Marsda Bonggas S Silaen sebagai Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsdya Eris Herryanto sebagai Irjen Kementerian Pert...

Sertijab Pangdam IV/Diponegoro

Headline, News
SEMARANG - Mayjen TNI Budiman bakal melanjutkan tongkat komando Pangdam IV/Diponegoro, dari pejabat sebelumnya, Mayjen TNI Haryadi Soetanto. Serah terima jabatan (sertijab) akan dilangsungkan hari ini (12/1) dengan irup KSAD Letjen TNI George Toisutta. Budiman menjadi Pangdam IV/Diponegoro yang ke-32 atau yang pertama dari korp Zeni. Jenderal bintang dua yang sebelumnya menjabat sekretaris militer tersebut mengawali karier TNI sejak Desember 1978 dan menuntaskan pendidikan Akmil dengan predikat terbaik (Bintang Adhi Makayasa). Suami Wanti Mirzanti tersebut juga mempunyai seabrek jabatan penting dan strategis yang pernah diemban, diawali sebagai Danton Zipur-3 DAM III/SLW (1979), Danki-A Yon Zipur-3 Dam III/SLW (1981), Dankitar Akabri Darat (1983), Pasiops Yon Dewasa Mentar Akmil (1983),...

Dephan Ambil Pendekatan Nonmiliter di Pulau Terluar

News
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan pada 200 pulau terluar melalui pendekatan militer dan nonmiliter. "Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola, sedangkan sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri, namun pelaksanaannya akan tetap kami kawal," katanya saat wisuda Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim di Surabaya, Sabtu. Dia mengatakan pembentukan badan itu adalah langkah strategis negara dalam mengamankan sekitar 200 pulau terluar. "Kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan efektif untuk mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari w...