Pengembangan Teknologi Low Cost Cruise Missile (LCCM)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Papua Nuginea, Timor Leste dan Malaysia memerlukan pengamatan wilayah secara terus menerus khususnya pada daerah-daerah rawan seperti Selat Malaka, Kalimantan, Irian dan NTT. Mengingat luasnya daerah yang dipantau dan diamati dikaitkan dengan fasilitas dan dana yang ada, maka hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Pengawasan udara merupakan solusi yang efektif untuk mejaga terjadinya tindakan pencurian sumber daya alam nasional dan pembajakan. Satelit dan pesawat terbang berawak merupakan peralatan pengawasan yang efektif namun sering mengalami kendala operasional terutama kekurangan infrastruktur pendukung.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Papua Nuginea, Timor Leste dan Malaysia memerlukan pengamatan wilayah secara terus menerus khususnya pada daerah-daerah rawan seperti Selat Malaka, Kalimantan, Irian dan NTT. Mengingat luasnya daerah yang dipantau dan diamati dikaitkan dengan fasilitas dan dana yang ada, maka hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Pengawasan udara merupakan solusi yang efektif untuk mejaga terjadinya tindakan pencurian sumber daya alam nasional dan pembajakan. Satelit dan pesawat terbang berawak merupakan peralatan pengawasan yang efektif namun sering mengalami kendala operasional terutama kekurangan infrastruktur pendukung. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi yang sama dengan satelit dan pesawat terbang berawak dengan tingkat kendala operasional yang lebih kecil.

Perhatian pemerintah dalam mengembangkan UAV telah dimulai dari tahun 1994 dalam bentuk anggaran penelitian untuk pengembangan SS-20 di Jurusan Teknik Penerbangan ITB. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2003 dan 2006. Namun alokasi anggaran yang dimulai dari tahun 1994 sampai tahun 2006 ini belum menghasilkan UAV yang dapat digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Akhirnya muncul pertanyaan bagaimana pola pengembangan UAV yang sesuai dengan lingkungan Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Riset dan Teknologi mengkoordinasikan diskusi tentang pengembangan LCCM pada Rabu, 13 Januari 2010 di ruang Rapat Lt. 6 Gd. II BPPT, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat yang dibuka oleh Asisten Deputi Urusan Program Unggulan dan Strategis KRT, Hari Purwanto. Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Program Riptek KRT, Teguh Rahardjo, Kapustek Litbang Dephan, Eddy Siradj, Seketaris Balitbang Dephan, Marsma TNI Eddy Priyono, Dittekind Dephan, Kol. Laut Edy Sulistyadi dan Tim Pustewagan LAPAN serta undangan lainnya dengan narasumber dari PT. UAVINDO Nusantara, Djoko Sardjadi.

Hasil dari diskusi ini diharapkan kedepan, pengembangan ide LCCM sudah mendapatkan kepastian mengenai arah kebijakan dalam penguasaan teknologinya. Lembaga/instansi yang akan dilibatkan dalam konsorsium adalah Kementerian Riset dan Teknologi, Balitbang Dephan, LAPAN, Uavindo, BPPT, IAe, ITB, Aviator dan Telenetina. (adprus/humasristek)

Sumber: Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Mayjen Burhanudin Amin Jadi Pangkostrad

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayjen Burhanudin Amin, sebelumnya menjabat Pangdam I/Bukit Barisan dipromosikan menduduki posisi jabatan baru sebagai Panglima Komando Cadangan Stategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Jabatan Pangkostrad selama ini dijabat rangkap oleh Jenderal George Toisutta, yang sebelumnya dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD).

Dalam siaran persnya, Rabu (13/1/2010), Pusat Penerangan Mabes TNI juga mengumumkan delapan mutasi antar jabatan dalam pangkat sama dan juga delapan promosi jabatan, termasuk untuk posisi Pangkostrad tadi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayjen Burhanudin Amin, sebelumnya menjabat Pangdam I/Bukit Barisan dipromosikan menduduki posisi jabatan baru sebagai Panglima Komando Cadangan Stategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad). Jabatan Pangkostrad selama ini dijabat rangkap oleh Jenderal George Toisutta, yang sebelumnya dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD).

Dalam siaran persnya, Rabu (13/1/2010), Pusat Penerangan Mabes TNI juga mengumumkan delapan mutasi antar jabatan dalam pangkat sama dan juga delapan promosi jabatan, termasuk untuk posisi Pangkostrad tadi.

Beberapa dari mereka seperti Laksda Soeparno sebagai Wakil KSAL, Marsda Sukirno sebagai Wakil KSAU, Marsda Bonggas S Silaen sebagai Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsdya Eris Herryanto sebagai Irjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Christian Zebua sebagai Wakil Asisten Logistik KSAD, dan Brigjen S Widjonarko sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD menggantikan Brigjen Zebua.

Sumber: Kompas.com

Sertijab Pangdam IV/Diponegoro

SEMARANG – Mayjen TNI Budiman bakal melanjutkan tongkat komando Pangdam IV/Diponegoro, dari pejabat sebelumnya, Mayjen TNI Haryadi Soetanto.

Serah terima jabatan (sertijab) akan dilangsungkan hari ini (12/1) dengan irup KSAD Letjen TNI George Toisutta. Budiman menjadi Pangdam IV/Diponegoro yang ke-32 atau yang pertama dari korp Zeni.

Jenderal bintang dua yang sebelumnya menjabat sekretaris militer tersebut mengawali karier TNI sejak Desember 1978 dan menuntaskan pendidikan Akmil dengan predikat terbaik (Bintang Adhi Makayasa).

SEMARANG – Mayjen TNI Budiman bakal melanjutkan tongkat komando Pangdam IV/Diponegoro, dari pejabat sebelumnya, Mayjen TNI Haryadi Soetanto.

Serah terima jabatan (sertijab) akan dilangsungkan hari ini (12/1) dengan irup KSAD Letjen TNI George Toisutta. Budiman menjadi Pangdam IV/Diponegoro yang ke-32 atau yang pertama dari korp Zeni.

Jenderal bintang dua yang sebelumnya menjabat sekretaris militer tersebut mengawali karier TNI sejak Desember 1978 dan menuntaskan pendidikan Akmil dengan predikat terbaik (Bintang Adhi Makayasa).

Suami Wanti Mirzanti tersebut juga mempunyai seabrek jabatan penting dan strategis yang pernah diemban, diawali sebagai Danton Zipur-3 DAM III/SLW (1979), Danki-A Yon Zipur-3 Dam III/SLW (1981), Dankitar Akabri Darat (1983), Pasiops Yon Dewasa Mentar Akmil (1983), Dankotakta Yontar Remaja (1988) hingga jabatan Perwira Staff Ahli Tk II Bidang Polkamnas Panglima TNI (2008), Sekretaris Militer (2008) dan sekarang menjabat Pangdam IV/Diponegoro.
Sejumlah penugasan penting juga pernah diikutinya seperti Operasi Seroja, Operasi Bhakti Trans Kal, dan Operasi UNOSOM Somalia.

Untuk penugasan luar negeri di antaranya ke Australia (1978), Amerika Serikat (1987 dan 1990), Papua Nugini (1991/1992), Somalia (1994), Denmark (1996), Malaysia (1996/1997), Singapura (1997/2002), Thailand, Brunei Darussalam, Philipina dan Amerika (1999), RRC (2001), serta ke negara-negara Asia Eropa dan Afrika pada 2008/2009.

Ayah tiga putra ini juga beberapa kali mendapatkan tanda jasa kehormatan, di antaranya Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dwija Sistha, Satya Lencana Santi Darma, Satya Lencana UNOSOM, Bintang Adhi Makayasa, Bintang Kep Nararya, Bintang Kep Pratama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya.

Sementara itu, Haryadi Soetanto yang merupakan senior Budiman akan mengemban tugas sebagai Asisten Operasi KSAD.(H55-62)

Sumber: Suara Merdeka

Dephan Ambil Pendekatan Nonmiliter di Pulau Terluar

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan pada 200 pulau terluar melalui pendekatan militer dan nonmiliter.

“Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola, sedangkan sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri, namun pelaksanaannya akan tetap kami kawal,” katanya saat wisuda Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim di Surabaya, Sabtu.

Dia mengatakan pembentukan badan itu adalah langkah strategis negara dalam mengamankan sekitar 200 pulau terluar.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan pada 200 pulau terluar melalui pendekatan militer dan nonmiliter.

“Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola, sedangkan sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri, namun pelaksanaannya akan tetap kami kawal,” katanya saat wisuda Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim di Surabaya, Sabtu.

Dia mengatakan pembentukan badan itu adalah langkah strategis negara dalam mengamankan sekitar 200 pulau terluar.

“Kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan efektif untuk mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka,” katanya.

Menurutnya, kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu, seluruh departemen terkait seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan departemen lain harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI melalui kekuatan nonmiliter, katanya.

Ia mencontohkan kawasan perbatasan Papua – Papua Nugini, dan Nusa Tenggara dengan Timor Leste yang sampai sekarang belum tuntas.

“Selain itu, ada yang dalam proses negosiasi. Ada yang hingga kini belum terselesaikan seperti di Timor Leste. Ada yang belum ditetapkan dan ada yang tumpang tindih, semisal kasus Ambalat,” katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Drs. Muhadjir Effendy MAPmenilai perluperubahan radikal iuntuk mengamankan pulau terluar RI dan garis perbatasan dengan negara lain.

“Pengamanan itu perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mendaku (klaim) sejumlah pulau terluar sebagai miliknya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan,” katanya.

lumnus Universitas Airlangga Surabaya itu merujuk potensi ekonomi di pulau-pulau terluar sehingga pemerintah perlu mengerahkan dana dan upaya terpadu dalam mengamankan seluruh wilayah RI.

“Kalau perlu jumlah pasukan pengaman di beberapa kawasan itu ditingkatkan dari jumlah sebelumnya,” katanya.(*)

Sumber: Antara News

Palapa Ring Menghubungkan 33 Provinsi, 460 Kabupaten dan 440 Kota, Serta Bermanfaat untuk Pertahanan NKRI

Oleh : Kol Lek Noor Pramadi

Perjalanan sejarah bidang komunikasi di Indonesia mengalami lompatan, dimulai pada tahun 1967  stasiun bumi intelsat di Jatiluhur dioperasikan PT. Indosat diresmikan untuk hubungan telekomunikasi antara Indonesia dengan dunia internasional. Pada tahun 1976-1999 Palapa A1 satelit telekomunikasi domestik diluncurkan ke GSO, dan telah dilakukan 10 (sepuluh) kali peluncuran satelit milik Indonesia.  Operatornya Perum Telekomunikasi (Sekarang PT. Telekomunikasi Indonesia).   Seluruh Indonesia dapat dijangkau oleh  siaran TVRI maupun jasa telekomunikasi domestik. Badan swasta mulai diijinkan untuk mengoperasikan satelit.  Operator satelit di Indonesia PT. Telkom, PT. Satelindo, PT. Pasifik Satelit Nusantara dan PT. Media Citra Indostar.

Oleh : Kol Lek Noor Pramadi

Perjalanan sejarah bidang komunikasi di Indonesia mengalami lompatan, dimulai pada tahun 1967  stasiun bumi intelsat di Jatiluhur dioperasikan PT. Indosat diresmikan untuk hubungan telekomunikasi antara Indonesia dengan dunia internasional. Pada tahun 1976-1999 Palapa A1 satelit telekomunikasi domestik diluncurkan ke GSO, dan telah dilakukan 10 (sepuluh) kali peluncuran satelit milik Indonesia.  Operatornya Perum Telekomunikasi (Sekarang PT. Telekomunikasi Indonesia).   Seluruh Indonesia dapat dijangkau oleh  siaran TVRI maupun jasa telekomunikasi domestik. Badan swasta mulai diijinkan untuk mengoperasikan satelit.  Operator satelit di Indonesia PT. Telkom, PT. Satelindo, PT. Pasifik Satelit Nusantara dan PT. Media Citra Indostar.

Disamping satelit,  serat optik memiliki sejarah yang bermula pada masa Victoria, ketika fisikawan John Tyndall menemukan cahaya yang dapat berjalan dalam garis lengkung dalam bahan air dengan sejumlah refleksi internal.   Prinsip ini digunakan untuk mencerahkan aliran air dalam prinsip kerja air mancur.   Pada tahun 1952, fisikawan Narinder Singh Kapany memimpin eksperimen pada penemuan serat optik.    Penelitian ini didasarkan pada studi Tyndall.   Perkembangan selanjutnya, pada pertengahan abad-20, penelitian berfokus pada pembungkus serat (fiber) untuk mentransmisikan gambar, dengan peralatan utamanya ialah gastroscope di bidang kedokteran.  Fiber optic semi-flexible gastroscope pertama dipatenkan oleh Basil Hirschowitz, C. Wilbur Peters, Lawrence E. Curtiss dan peneliti di Universitas Michigan pada tahun 1956.  Dalam proses perkembangan gastroscope, Curtis memproduksi fiber glass-clad pertama dan serat optic.

Sedangkan serat optic/fiber optic di Indonesia diawali dengan digunakannya jaringan paket radio sederhana 1200 Bps. Selanjutnya terus berkembang dan akhirnya timbul gagasan untuk menghubungkan seluruh Indonesia dengan serat optik yang disebut program Palapa Ring. Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps (Giga bit per second atau Triliun bit per detik) hingga 1.000 Gbps dan diresmikan pencanangannya oleh Presiden SBY pada Senen, 30 November 2009. Peresmian Palapa Ring itu ditandai dengan dialog interaktif video teleconference Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ada di Istana Negara Jakarta dengan para pemuka desa dari pelosok Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Barat. Jika jaringan Palapa Ring selesai digelar, maka setiap ibu kota kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 440 akan saling terhubung dengan fiber optik yang merupakan jalur telekomunikasi yang “paling efisien” saat ini. Jaringan tersebut akan menjadi bagian dari jaringan internasional serat optik bawah laut seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar tersebut memperlihatkan jaringan kabel serat optik bawah laut, disamping itu juga memperlihatkan kapasitas jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi tersebut yang dimiliki oleh setiap Negara. Terlihat bahwa di Indonesia  hanya Jakarta yang terhubung oleh jaringan serat optik internasional, dan kapasitasnya juga masih sangat terbatas dibandingkan dengan tempat-tempat lain, misalnya Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang dll. Bahkan kapasitas Indonesia (Jakarta) masih jauh dibawah dengan Philipina (Manila) terlihat pada gambar selanjutnya. Pengambangan jaringan fiber optik bawah laut dunia telah dimulai sejak tahun 1980-an dan Indonesia merupakan bagian dari jaringan internasional.

Jika pada tahun 1976 Satelit Palapa diluncurkan dan merupakan tonggak sejarah keberhasilan  menghubungkan kota-kota diseluruh Indonesia, kondisi ini merupakan terobosan teknologi komunikasi bagi Indonesia. Namun ternyata terobosan tersebut memiliki keterbatasan band widh, sehingga saat sekarang dirasakan fasilitas satelit tersebut kurang dapat memenuhi ledakan tuntutan kebutuhan berkomunikasi masyarakat yang terus berkembang secara dramatis. Sebagai jawabannya adalah menggelar serat optik bawah laut dengan nama proyek Palapa Ring (Ring Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku dan Papua) seperti pada gambar dibawah.

Total panjang serat optik kabel laut yang akan digelar adalah 35.280 km dan 20.737 km kabel serat optik inland (di daratan), sedangkan kebutuhan investasi adalah sebesar 1.517 milyar dolar AS. Palapa Ring yang akan digelar merupakan jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps dipastikan dapat menjawab tuntutan masyarakat akan kebutuhan berkomunikasi. Trend komunikasi masyarakat  mengarah kepada komunikasi data dengan peningkatan sangat dramatis, sedangkan kebutuhan komunikasi voice/pembicaraan berkembang secara wajar. Trend perkembangan tersebut  tergambar dalam grafik dibawah ini. Kabel tembaga dengan volume yang besar hanya mampu melayani 300 sambungan telepon/internet, sedangkan serat optik dengan volume yang jauh lebih kecil tetapi mampu melayani 10 juta sambungan telepon/internet. Tingkat efisiensi antara kabel tembaga yang digunakan selama ini untuk keperluan telepon dengan serat optik juga terlihat pada gambar dibawah ini.

Perkembangan generasi terakhir Optical Fiber Cable System Technology for FTTH (fiber to the home) telah memperlihatkan betapa efisiennya sistem fiber optic ini untuk menjawab kebutuhan komunikasi bagi masyarakat dengan berbagai kebutuhan komunikasi.

Apabila diperhatikan trend perkembangan cara berkomunikasi masyarakat mengarah kepada komunikasi data, berarti fasilitas internet menjadi fasilitas pilihan yang digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan komunikasi sehari-hari. Fasilitas internet adalah jalinan/rangkaian berjuta-juta komputer yang terhubung dalam satu sistem komunikasi, dengan demikian sistem ini adalah sistem yang tidak mengenal batas wilayah dan Negara, semua komputer yang terjalin dalam rangkaian sistem internet dapat saling berkomunikasi. Kecepatan komunikasi akan sangat tergantung media yang digunakan dan kemampuan komputer yang digunakan.    Pada saat sekarang telah dimanfaatkan kabel tembaga, radio, satelit dan fiber optic untuk media komunikasi, namun fiber optic merupakan media komunikasi data/internet yang sangat efisien saat ini, disamping itu perkembangan teknologi komputer yang demikian maju pesat telah meningkatkan pula kemampuan komputer ribuan kali lipat dari komputer pada waktu awal ditemukan dengan volume yang semakin kecil. Dibawah ini divisualisasikan rangkaian komputer dalam satu jaringan internet dunia/global.

Komunikasi data dengan memanfaatkan fasilitas internet telah digunakan untuk kegiatan diberbagai bidang antara lain  perkantoran, bisnis, perbankkan, pemerintahan, pendidikan, berita bahkan bidang militer dll (e-commerce, e-banking, Internet Relay Chat, e-library, e-mail, e-news, e-goverment, e-book, blog, e-military, Video Teleconference, Radio/TV Broadcast dll masih banyak lagi). Dengan selesainya Proyek Palapa Ring nantinya, maka dapat memacu pertumbuhan, perkembangan, kemajuan dalam berbagai bidang diseluruh wilayah Indonesia, karena masyarakat dengan sangat mudah dan murah dapat mengakses dan memanfaatkan internet untuk keperluan berkomunikasi sehari-hari.

Palapa Ring Bermanfaat Untuk Pertahanan

Seperti bidang-bidang kehidupan lainnya, bidang pertahanan juga memerlukan sarana komunikasi yang cepat, akurat, handal dan aman dalam penyelengaraan/ pelaksanaan kegiatan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Disamping itu penyelenggara pertahanan juga berkepentingan dan berkewajiban untuk melindungi berbagai bidang kegiatan di dalam negeri terhadap ancaman dari luar, termasuk diantaranya kepentingan berkomunikasi bagi masyarakat di dalam negeri.    Berbagai kegiatan pertahanan negara yang memanfaatkan fasilitas berbasis internet (Transmission Control Protocol/Internet Protocol atau TCP/IP) antara lain :

  1. Kegiatan komunikasi bidang administrasi dan logistik (Adminlog). Pelaksanaan komunikasi bidang administrasi dan logistik sehari-hari di lingkungan Departemen Pertahanan dan seluruh jajarannya meliputi surat-menyurat dengan berbagai klasifikasi, telegram dan berbagai informasi lain dalam berbagai strata komando telah memanfaatkan fasilitas berbasis internet, meskipun masih dapat dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.
  2. Kegiatan komunikasi bidang komando dan pengendalian (Kodal). Pelaksanaan komunikasi bidang Kodal dalam berbagai strata komando (taktik, operasional dan strategi serta grand strategy) memanfaatkan berbagai fasilitas antara lain, Radio (HF/VHF/UHF/SHF), Satelit dan fasilitas internet serta fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan. Komunikasi Kodal memerlukan kecepatan, keakuratan, kehandalan dan keamanan, karena akan sangat menentukan keberhasilan operasi dan sekaligus keselamatan personel dan keamanan Alutsista.
  3. Kegiatan komunikasi bidang intelijen. Pelaksanaan komunikasi bidang intelijen yang meliputi pengumpulan data, penganalisaan, dan penyajian data hasil analisis dalam berbagai strata komando intelijen.
  4. Kegiatan komunikasi bidang surveillance. Pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemantauan (surveillance) dilapangan dengan menggunakan berbagai peralatan sensor, sekaligus mengintegrasikan berbagai informasi dari berbagai sensor yang tergelar di lapangan.   Antara lain berbagai tipe sensor Radar (darat/pantai, pesawat, kapal/laut, satelit/base space), sensor monitor dan observasi (Monobs) komunikasi, direction finder (DF) komunikasi dan sensor-sensor lain yang terintegrasi dalam suatu sistem yang terpusat dalam pusat komando dan pengendalian.    Komunikasi dalam bidang pengawasan/pemantauan diperlukan kecepatan, keakuratan, kehandalan dan keamanan mengingat data yang dikirim secara terus-menerus selama kegiatan pementauan.    Pemanfaatan internet sangat membantu pelaksanaan kegiatan pementauan.
  5. Kegiatan komunikasi bidang reconnaissance. Kegiatan komunikasi bidang pengintaian (reconnaissance) diperlukan kecepatan pengiriman data, agar data tersebut tidak menjadi basi karena keterlambatan penyampaian.

Pemanfaatan komunikasi berbasis internet (TCP/IP) dalam pelaksanaan pertahanan Negara belum optimal, namun dapat diyakini setelah Proyek Palapa Ring selesai pemanfaatannya akan meningkat secara dramatis.     Sehingga pelaksanaan komunikasi bidang pertahanan Negara dalam bentuk komunikasi administrasi dan logistik (Adminlog), C4ISR (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance) dalam berbagai strata komando (level taktik, operasional dan strategi serta grand strategy) memanfaatkan internet akan meningkat pula.    Penggunaan internet dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang sudah didepan mata, oleh karenanya beberapa hal yang perlu perhatian serius atas perkembangan ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana pengamanan data penting untuk kegiatan pertahanan Negara yang dikirim dengan memanfaatkan fasilitas berbasis internet (TCP/IP).
  2. Mulai saat sekarang memikirkan bagaimana melindungi pengguna (pemerintah, pebisnis, masyarakat dalam berbagai komunitas) internet Indonesia yang telah merambah dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
  3. Mengorganisir, menghimpun dan melatih kemampuan masyarakat pengguna internet dalam menghadapi era Cyber Warfare.    Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi suatu Negara dapat melumpuhkan ekonomi  negara lain dengan melaksanakan Cyber Warfare dan memenangkannya.
  4. Mempersiapkan berbagai infrastruktur (hard ware and soft ware) untuk menghadapi era Cyber Warfare.   Departemen Pertahanan dan Departemen Kominfo sudah saatnya memikirkan pembangunan  infrastruktur super komputer (komputer berkecepatan super tinggi) dan memberdayakan potensi pengembangan soft ware (Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki potensi sumber daya manusia besar dalam bidang soft ware) untuk menghadapi era Cyber Warfare dan sekaligus menyiapkan infrastruktur Cyber Warfare Operations Center (CWOC).

Selesainya Proyek Palapa Ring akan menjadi pemicu dan pendorong kemajuan diberbagai bidang diseluruh wilayah NKRI termasuk bidang pertahanan negara, namun kerawanan-kerawanan yang akan timbul harus diantisipasi dan dihadapi, dengan mempersiapkan dan mengelola segala potensi yang ada, untuk semaksimal mungkin dapat mengantisipasi dan menghadapi era Cyber Warfare. Beberapa Negara maju telah melaksanakan latihan perang dunia maya/internet (Cyber Warfare Exercise), sebagai antisipasi menghadapi Cyber Warfare yang sebenarnya. Bahkan beberapa Negara telah melaksanakan dan mengalami Cyber Warfare secara terbatas, semua ini membuka cakrawala pandang kita semua bahwa era Cyber Warfare sudah di depan mata.

Daftar Pustaka:

  1. Insentif Palapa Ring Rp 12 Triliun, http://www.detikinet.com/, Januari 2010.
  2. Internet,  http://id.wikipedia.org/, Januari  2010.
  3. Pembangunan Konfigurasi Palapa Ring Dimulai Dari Mataram, http://www.kapanlagi.com/,  Januari 2010.
  4. Proyek Palapa Ring Mataram Kupang Dimulai, http://www.antaranews.com/,  Januari 2010.
  5. Submarine-Cables And Internet Availability,  http://www.martin-english.com/, Januari 2010.

Mewujudkan “Indonesian Army” Masa Depan, Perlukah TNI-AD Berubah? : Suatu Kajian Dalam Menghadapi Tantangan Jaman

Oleh: Lettu Arm Oke Kistiyanto Kasi-2/Ops Yonarmed-7/105 GS 

“Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara” (UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI)

Mengapa harus berubah?

Memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam UU no 34 tahun 2004, merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh organisasi TNI AD ke depan. Mengingat dinamika ancaman terhadap bangsa yang selalu berubah dari waktu ke waktu serta penugasan-penugasan baru yang membawa kepentingan Negara baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, TNI AD harus dapat menjadi organisasi yang dinamis, siap berubah untuk beradaptasi dengan perubahan jaman.

Oleh: Lettu Arm Oke Kistiyanto Kasi-2/Ops Yonarmed-7/105 GS 

“Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara” (UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI)

Mengapa harus berubah?

Memenuhi apa yang telah diamanatkan dalam UU no 34 tahun 2004, merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban oleh organisasi TNI AD ke depan. Mengingat dinamika ancaman terhadap bangsa yang selalu berubah dari waktu ke waktu serta penugasan-penugasan baru yang membawa kepentingan Negara baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, TNI AD harus dapat menjadi organisasi yang dinamis, siap berubah untuk beradaptasi dengan perubahan jaman.

Melihat tugas TNI AD sesuai UU no 34 tahun 2004 pasal 8, TNI AD harus mampu melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan yakni mampu melakukan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu TNI AD harus mampu melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, mampu melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta mampu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Ini semua menuntut modernisasi dan perkembangan secara terus menerus terhadap Doktrin TNI-AD, Organisasi, Sistem Latihan, Material (Persenjataan dan Perlengkapan), Kepemimpinan dan Pendidikan, Personel dan Fasilitas.     

Saat ini TNI AD berada pada momen yang bersejarah, negara kita saat ini sedang dalam keadaan damai. Ekonomi negara kita dalam keadaan makmur serta kita memiliki perspektif strategis dan potensi Sumber Daya Nasional serta teknologi. Ini adalah sebuah jendela yang sedang terbuka dari sejarah akan mencatat bahwa kesempatan akan bergerak menyempit di setiap hari yang kita lewati. Kita dapat berubah sekarang, di masa damai dan makmur ini. Atau kita dapat mencoba untuk berubah esok di malam ketika akan terjadi perang, dimana jendela telah tertutup, perspektif kita telah menyempit dan potensi kita telah dibatasi oleh tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya.   

Jangan menutup mata, pengalaman adalah guru yang terbaik. Walaupun itu dari Negara lain.

Perlu diingat bahwa salah satu tugas TNI-AD ialah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, diantaranya yakni melalui Operasi Militer Perang. Sedangkan jika kita berfikir tentang “perang”, yang terbersit dalam pemikiran kita adalah suatu keadaan yang ambigu, tidak menentu dan tidak adil. Ketika kita dalam perang, kita harus berfikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Kita harus lebih fleksibel dan lebih dapat beradaptasi dengan perubahan yanga ada. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri, berfikir kemungkinan terburuk dan siap mengantisipasi kenyataan terakhir “perang” sehingga kita dapat memetik kemenangan yang diharapkan.

Belajar dari pengalaman perang yang telah dilaksanakan oleh negara lain (Amerika), seperti perang di Irak maupun Afganistan. Rata-rata saat ini perang dilaksanakan pada medan perkotaan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang TNI-AD akan terlibat dalam tipe perang serupa di berbagai perkotaan di Indonesia.

Mengapa demikian? Hal ini sebagian dikarenakan lawan mencari keuntungan asimetrik (kemenangan fisik dan moril) dan sebagian lagi karena pertumbuhan pesat wilayah perkotaan yang disebabkan oleh urbanisasi yang tidak mungkin dielakkan lagi, juga karena sifat strategis dan nilai operasional dari wilayah perkotaan. Disadari ataupun tidak, wilayah perkotaan merupakan objek vital nasional. Kesalahan di level taktis (Batalyon ke bawah) pada operasi militer yang dilakukan di wilayah perkotaan baik itu dalam menghadapi konflik horizontal maupun vertikal akan membawa dampak strategis yang sangat luas terhadap kelangsungan operasi secara keseluruhan. Hal ini bisa menjadi peluang maupun kendala kita dalam pelaksanaan operasi militer di masa datang tergantung di sisi mana kita berdiri dan sebagaimana bisa kita memanfaatkan kesempatan, waktu, tenaga dan pikiran yang ada sekarang sebelum jendela yang terbuka ini tertutup.

“Jangan takut pada perubahan dan jangan antipati pada perubahan karena tidak ada sesuatu yang pasti kecuali perubahan.”

Jaman semakin berkembang, teknologi akan semakin maju, militer negara lain akan semakin kuat serta doktrin mereka akan berubah adaptif menyesuaikan perubahan jaman. Sebagai contoh kecil, kita bisa belajar dari bagaimana Amerika mengembangkan Brigadenya semenjak perang dingin berkecamuk hingga saat ini serta  mengintip perencanaan dalam pengembangan Brigade ke depan setelah 2020.

Sedikit penjelasan, pada tabel paling kiri adalah kondisi sebelum dan semasa perang dingin berlangsung dimana Amerika menggunakan TOP (Tabel Organisasi dan Perlengkapan) Brigade yang merupakan bagian dari Divisi seperti yang kita gunakan sekarang. Setelah Perang Teluk II, Iraqi Freedom Ops, mereka melakukan desain ulang struktur organisasi AD dengan tujuan mengefektifkan joint capabilities atau kerjasama gabungan antar kecabangan, sehingga tercipta Brigade baru dengan ukuran lebih kecil namun memiliki kemampuan lebih dari Brigade konvensional. Ini terbukti pada saat Amerika terlibat dalam Perang Teluk II, keuntungan dalam kemampuan kerjasama gabungan antar kecabangan maupun antar matra dalam level Brigade terlihat jelas sangat mempengaruhi jalannya operasi secara keseluruhan.
Untuk itu setelah tahun 2005 dalam evaluasinya mereka mengembangkan apa yang disebut HBCT (Heavy Brigade Combat Team) untuk pelaksanaan perang di medan terbuka (wide and open area) yang terdiri dari batalyon berlapis baja (kavaleri dan infanteri mekanis). Kemudian mereka juga mengembangkan IBCT (Infantry Brigade Combat Team) untuk pelaksanaan tugas-tugas khusus infanteri (Infantry specialized task) yang terdiri dari batalyon infanteri khusus : Linud (Airborne dan Air Assault) dan Yonif biasa. Dan yang terakhir mereka mengembangkan SBCT (Stryker Brigade Combat Team) yakniBrigade Pemukul untuk pelaksanaan tugas perang pada medan campuran dan tertutup (mixed and closed terrain) salah satunya adalah perang kota yang terdiri batalyon kavaleri ringan (panser), infantry motorized (Infanteri yang dimotorisasi, berbeda dengan infanteri mekanis yang ranpurnya adalah panser, satuan ini menggunakan Humvee yang dimodifikasi serta SPM dalam pergerakannya).

Sehingga dalam direktifnya, USARPAC Chief of Staf  (KASAD AS) mengatakan bahwa ada 3 sasaran yang harus dipenuhi dalam BCT (Brigade Combat Team) agar dapat mencapai Future Combat System BCT setelah 2020 yakni : meningkatkan jumlah new BCT, sehingga kualitasnya seimbang atau lebih baik dari Brigade konvensional yang telah dimiliki sekarang untuk mencapai efektifitas (combat effectiveness), Membuat buku petunjuk baru sebagai cabang dari bujuk yang telah ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan BCT. Melaksanakanredesain struktur BCT agar lebih dapat digunakan dalam pertempuran jarak dekat, di medan tertutup, maupun perkotaan mengingat hakekat ancaman kedepan.

Sedangkan dari segi komando dan pengendalian mereka saat ini menggunakan BCTC (Brigade Combat Team Command and Control), sebuah metode komando dan pengendalian modern yang sudah terkomputerisasi dan terintegrasi dalam suatu jaringan internet militer. Sistem ini sudah pernah dipamerkan dan digunakan pada saat Latma Command Post Exercise Garuda Shield 08 antara Brigif-1/PIK Kodam Jaya dengan 27th Brigade 9th Reserve Support Component.

BCTC sendiri terhubung dengan 5 kodal pertempuran utama yang terhubung dalam suatu jaringan internet khusus komando militer GCCS-A (Global Command and Control System-Army). Kelima komponen tersebut yakni : Manuver Control System (MCS) yang digunakan Staf Operasi dalam melaksanakan olah yudha (kalau kita masih menggunakan bak pasir dan peta situasi), Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDA) yang digunakan oleh Perwira Koordinasi Bantuan Tembakan dalam melaksanakan Koordinasi Bantuan Tembakan (kalau kita masih menggunakan peta bantem), Air and Missile Defence Workstation (AMDWS) yang digunakan oleh Perwira Arhanud dan Perwira Pemberantasan Mortir/Artileri di Brigade (kita masih menggunakan oleat untuk taktik pemberantasan mortir/artileri), All Source Analysis System (ASAS) yang digunakan oleh Staf Intelijen dalam mengolah data intelijen (kita masih menggunakan peta musuh), Battle Command Sustaintment Support System (BCS3) yang biasanya digunakan oleh staf logistik dalam mengolah unsur bamin.

Bagaimana dengan kita? Dimana ancaman disekitar kita semakin nyata, apakah kita akan berubah? Ataukah kita akan masih tetap sama seperti yang dahulu? Belajar dari sejarah, tahukah darimana doktrin perang kita berasal? Sejak tahun berapa itu dibuat? Dan masih relevankah itu digunakan dikaitkan dengan tingkat ancaman yang akan datang? Anda sendiri yang dapat menjawabnya.
                       
Mobilisasi Komponen Cadangan? Belajar dari bagaimana Amerika mengolah komponen cadangan mereka.
         
Kita menyadari bahwa kita berperang tidak sendiri. Sesuai doktrin, Sistem Pertahanan Indonesia menganut Sistem Pertahanan Semesta (Total War) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. (UU no 34 tahun 2004 pasal 6).
Kalau kita berbicara tentang Sistem Pertahanan Semesta, tentu tidak lepas dari pembahasan komponen cadangan. Saat ini Angkatan Darat, dalam hal ini Komando Kewilayahan masih mencari format yang tepat tentang bagaimana cara mengolah komponen cadangan agar dapat dimobilisasi secara efektif efisien serta diterima masyarakat luas. Sebagai referensi, tentu tidak ada salahnya kita mengintip negara lain, yakni AS dalam mengolah komponen cadangan mereka.
Sebelum menuju inti pembahasan, mari sejenak kita melihat struktur organisasi US ARMY. Angkatan Darat Amerika Serikat terdiri dari Active Component (tentara aktif) dan Reserve Component (tentara cadangan). Sedangkan Reserve Component (RC) sendiri terdiri dari Army National Guard (ARNG) dan The Army Reserve (AR). Perlu diketahui bahwa sejak 1990, US Army telah bersandar pada kemampuan komponen cadangan dalam pelaksanaan Operasi Militer Perang sehingga kekuatan dari komponen cadangan lebih besar dari kekuatan komponen aktif. Dan saat ini komposisi perbandingan antara Active Component : Army Reserve : Army National Guard adalah 47 : 33 : 30 sehingga apabila di total seluruhnya kekuatan komponen aktif lebih kecil daripada kekuatan komponen cadangan didalam tubuh AD AS (47 : 63). (Sumber : How Army Run Figure 7-1).

Perlu diketahui bahwa perbedaan antara Army National Guard (ARNG) dengan The Army Reserve (AR) terletak pada komando dan penggunaan kekuatannya. Terbentuk sejak tahun 1636, Army National Guard sejarahnya merupakan evolusi dari pasukan paramiliter yang ada di setiap negara bagian. Kemudian berdasarNational Defense Act of 1916 (NDA–1916) nama “National Guard” resmi dipakai sebagai organisasi militer yang berada dibawah komando gubernur negara bagian yang merupakan bagian dari kekuatan cadangan Amerika Serikat. Dasar hukum itulah yang memberi otorisasi kepada presiden untuk memobilisasi Army National Guard apabila terjadi perang atau keadaan darurat nasional.

Sedangkan The Army Reserve pada awalnya merupakan konsep dari Jenderal George Washington pada tahun 1783 untuk memenuhi kendala kekurangan tentara aktif ketika dalam kondisi perang atau keadaan darurat nasional dengan cara memobilisasi masyarakat sipil yang sudah dilatih dalam latihan militer. Fungsinya adalah untuk menambah kekuatan dan mendukung AD, to raise and support armies. Perbedaan yang mencolok dengan Army National Guard  yakni pada konsep mobilisasinya.

Pada masa damai, yang bertanggung jawab dalam persiapan Army National Guard untuk mobilisasi umum adalah Gubernur Negara Bagian, the State Governoor. Petunjuk perencanaan disampaikan kepada Gubernur Negara Bagian oleh Mabes AD AS, HQDA (Headquarters Defence Army) melalui Kepala Biro Nasional Guard, CNGB (Chief of National Guard Bureau); danKomando ADAS bagian Regional Pusat, FORSCOM (US Army Force Command) serta Komando AD AS bagian Regional Asia Pasifik, USARPAC (US Army Pacific) memberikan jukcan mobilisasi umum kepada para Kantor National Guard Negara bagian masing-masing, Adjutants General of the Respective State. Sembari menunggu federalisasi statusmaka ARNG berada dibawah komando Gubernur Negara Bagian, dan apabila proses federalisasi ARNG telah selesai maka personel ARNG merupakan personel tentara aktif bukan lagi tentara cadangan.
Sedangkan pada The Army Reserve, ketika masa damaiyang bertanggung jawab atas penyiapan kekuatan dalam rangka mobilisasi adalah Panglima Komando AD AS bagian Region Pusat, CG FORSCOM (Commanding General US Army Force Command). Petunjuk perencanaan diberikan kepada Komando Komponen Cadangan AD AS, USARC (United States Army Reserve Command); Panglima Komando AD AS begian Regional Pasifik, Commander of USARPAC dan Panglima Komando AD AS bagian Regional Eropa, Commander of USAREUR (United States Army Europa). Perubahan status personel dari tentara cadangan menjadi tentara aktif dilakukan oleh staf personel AD AS,  G-1, di setiap Regionalatas petunjuk Markas Kepala Tentara Cadangan AD, OCAR (Office of the Chief Army Reserve).

Untuk komponen cadangan sendiri, AD AS membagi menjadi 3 kategori besar yakni : The Ready Reserve,The Standby Reserve dan The Retired Reserve. Kategori pertama The Ready Reserve dibagi lagi menjadi tiga sub kategori antara lain : Selected Reserve, Individual Ready Reserve (IRR) yang hanya ada di Army Reserve dan Inactive National Guard (ING) yang hanya ada di ARNG.

Sub kategori Selected Reserve hanya terdiri dari anggota ARNG dan AR, Active Guard Reserve (AGR) (hanya ada di ARNG) dan Individuals Mobilization Augmentees (IMA) (hanya ada di AR). Normalnya personel Selected Reserve melaksanakan latihan regular 48 paid unit training assembly (UTA) selama dua minggu dalam setahun dengan durasi waktu minimum 4 jam sehari (untuk AR minimal 14 hari sedangkan ARNG minimal 15 hari), selain itu mereka juga melaksanakan latihan tambahan additional training assembly (ATA). Ketika mereka dalam periode UTA atau ATA, berarti mereka dalam status Inactive Duty Training (IDT), yakni latihan regular dibawah bimbingan personel RC dan bukan merupakan bagian dari kursus atau dinas harian. Sedangkan status Active Duty Training (ADT) hanya diberikan kepada RC apabila mereka dilatih oleh personel Active Component dalam suatu latihan khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan militer akan satuan terlatih atau personel berkualifikasi khusus ketika perang atau masa darurat nasional. Latihan yang dilakukan oleh Selected Reserve termasuk ke dalam program latihan yang dinamakan TPU (Troop Program Unit). Selected Reserve juga berhak mengikuti program Active Duty for Special Work (ADSW), yakni program tour of duty bagi personel AD, baik itu yang berada di Active Duty maupun di RC selama + 180 hari Sebagai contoh latihan bersama antara Komando AD AS bagian Regional Pasifik, United States Army Pacific (USARPAC) dengan TNI AD, Exercise Garuda Shield yang telah diadakan 3 kali (2007,2008 dan 2009*) (*khusus untuk 2009 merupakan event capstone sehingga merupakan kerjasama TNI dengan USPACOM bukan merupakan kerjasama AD).Sub-sub komponen terakhir dari Selected Reserve adalah Individuals Mobilization Augmentees (IMA) (hanya ada di AR) yakni pengisian jabatan pada struktur jabatan Active Component yang diisi oleh AR ketika masa perang dan tidak boleh diisi pada masa damai. Program latihan IMA berlangsung selama 12 hari sebelum personel yang bersangkutan menduduki jabatan yang telah ditetapkan.

Sub kategori yang kedua adalah Individual Ready Reserve (IRR) (hanya ada di AR). Tujuan utamanya adalah pengisian kekuatan, digunakan dalam rangka mobilisasi ketika perang atau darurat nasional yang dideklarasikan oleh Kongres atau Presiden US. IRR terdiri dari prajurit yang belum terlatih yang bergabung di berbagai bagian khusus untuk kontrol dan adminisrasi. Sistem penyiapan IRR dibagi menjadi dua : Group kontrol “Active Training” terdiri dari non-unit Ready Reserve dengan status wajib latihan. Group kontrol “Reinforcement” terdiri dari personel wajib militer yakni anggota AR, ARNG dan pecatan dari Active Component yang belum memenuhi 8 tahun masa dinas wajib. Singkatnya IRR terdiri dari kelompok besar individu prajurit yang belum terlatih yang berfungsi sebagai tenaga pengganti prajurit AC dan Selected Reserve yang gugur atau terluka dalam pelaksanaan operasi.  

Sub kategori ketiga adalah Inactive National Guard (ING) yang hanya ada di ARNG. Tujuan dibentuknya ING adalah menyalurkan individu yang ingin melanjutkan status militernya dalam National Guard namun tidak dapat aktif berpartisipasi. Sehingga apabila terjadi keadaan darurat nasional, mobilisasi personel ING dikembalikan kepada satuan ARNG asalnya sebelum dia keluar, apabila yang bersangkutan termasuk anggota National Guard. Sedangkan untuk mantan anggota AC yang bergabung di ING akan dikembalikan ke satuan AC sebelum dia keluar.

Kategori kedua dari komponen cadangan US ARMY adalah Standby Reserve. Terdiri dari mantan prajurit yang telah selesai melaksanakan masa latihan baik itu dalam active duty maupun reserve duty namun tidak bisa melanjutkan berdinas karena berbagai hal namun masih ingin tetap menjaga afiliasi dengan militer. Alasan lainnya adalah temporary medical disqualification dan extreme hardship yang menimpa prajurit setelah prajurit selesai melaksanakan masa latihan militer.Standby Reserve tidak boleh berubah status menjadi Active Component kecuali ada deklarasi perang dari Kongres atau Presiden US.
Kategori terakhir adalah Retired Reserve (khusus untuk AR), terdiri dari personel yang telah pensiun setelah 20 tahun pengabdian atau bagi personel yang sedang dalam masa MPP. Anggota dari RR tidak boleh ikut dalam latihan militer kecuali dalam masa darurat perang.
Perlu diketahui bahwa umumnya, Amerika Serikat mengenal 5 macam tingkatan mobilisasi yakni : Selective mobilization, Presidential reserve call-up (PRC), Partial Mobilization, Full Mobilization, Total mobilization.

Selective mobilization adalah tingkat pertama mobilisasi untuk keadaan darurat domestik, pada tahap ini Presiden AS akan mengembangkan jumlah pasukan aktif dengan cara mengaktifkan RC untuk mengatasi situasi darurat dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.
Dalam Presidential reserve call-up (PRC), Presiden AS akan menambah jumlah pasukan aktif dengan cara melaksanakan pemanggilan terhadap Selected Reserve dan IRR dalam waktu tidak lebih dari 270 harihingga mencapai jumlah total 200.000 personel dari semua angkatan, dari 200.000 personel ini, 30.000 berasal dari anggota IRR. Namun dalam menggunakan hak otoritas ini Presiden harus memberitahu Kongres ketika RC dilatihkan.
Tingkat ketiga mobilisasi adalah Partial Mobilization. Ini dilaksanakan ketika Presiden menyatakan keadaan darurat nasional, sehingga sekitar 1.000.000 personel Ready Reserve berubah status menjadi Active Duty.Durasi waktunya adalah 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
Full Mobilization, tingkat keempat mobilisasi dilakukan apabila keadaan perang atau darurat nasional dinyatakan oleh Kongres. Ini melibatkan seluruh komponen Reserve Component untuk diaktifkan menjadi Active Duty dengan durasi 6 bulan.

Tingkat terakhir mobilisasi adalah Total Mobilization, ini dilakukan apabila tingkat keempat mobilisasi tidak mampu mengatasi keadaan darurat atau perang yang ada sehingga seluruh masyarakat wajib melaksanakan wajib militer. Ini dilakukan apabila terjadi perang dunia.

Akhir kata, masa depan TNI AD ke depan merupakan tanggung jawab kita bersama. Apakah kita akan berdiam diri menunggu “jendela” tertutup? Dimana perspektif kita telah menyempit dan potensi kita telah dibatasi oleh tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya ataukah kita memanfaatkan “jendela” yang sedang terbuka saat ini? Dimana negara kita saat ini sedang dalam keadaan damai. Ekonomi negara kita dalam keadaan makmur serta kita masih memiliki perspektif strategis dan potensi Sumber Daya Nasional serta dukungan teknologi? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau berubah atau tidak.
             

KRI BANJARMASIN-592

KRI BANJARMASIN-592 WUJUD KEBERHASILAN TRANSFER OF TECHNOLOGY TNI AL

“Ini titipan rakyat dan dibangun dengan uang rakyat, jangan sia-siakan amanat rakyat ini. Pegang teguh sumpah prajurit, Insya Allah akan berhasil,” Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E., mengatakan bahwa kapal Landing Platform Deck (LPD), KRI Banjarmasin-592 yang dipesan Indonesia dari Dae Sun Shipbuilding Korea Selatan, dikukuhkan menjadi menjadi Kapal Perang Republik Indonesia oleh Menteri Pertahanan, Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, di Dermaga PT PAL Indonesia, Tanjung Perak, Surabaya, Sabtu (28/11).

KRI BANJARMASIN-592 WUJUD KEBERHASILAN TRANSFER OF TECHNOLOGY TNI AL

“Ini titipan rakyat dan dibangun dengan uang rakyat, jangan sia-siakan amanat rakyat ini. Pegang teguh sumpah prajurit, Insya Allah akan berhasil,” Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E., mengatakan bahwa kapal Landing Platform Deck (LPD), KRI Banjarmasin-592 yang dipesan Indonesia dari Dae Sun Shipbuilding Korea Selatan, dikukuhkan menjadi menjadi Kapal Perang Republik Indonesia oleh Menteri Pertahanan, Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, di Dermaga PT PAL Indonesia, Tanjung Perak, Surabaya, Sabtu (28/11).

KRI Banjarmasin-592 merupakan kapal ketiga dari rencana 4 kapal baru jenis LPD yang akan memperkuat Armada kapal perang TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, telah masuk jajaran TNI Angkatan Laut adalah KRI Makassar-590 dan KRI Surabaya-591. Yang menarik dari KRI Banjarmasin ini adalah pelaksanaan pekerjaannya dibuat di galangan kapal PT PAL Indonesia dengan pengawasan Tenaga Ahli dan peralatan dari Dae Sun Shipbuilding, sementara 2 kapal sebelumnya langsung dikerjakan di Korea Selatan. Hal ini merupakan wujud keberhasilan TNI AL untuk melaksanakan transfer of technology kepada Industri Strategis Nasional.

Kapal yang akan dikomandani oleh Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono ini merupakan kapal LPD standar yang memiliki berat 7300 ton dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter. KRI Banjarmasin mampu mengangkut 507 personel, 13 unit tank dan 2 unit Landing Craft Vehicles serta mampu melaju dengan kecepatan maksimal 15 knot. Sedangkan senjata yang terpasang adalah 1 unit caliber 57 mm dan 2 unit caliber 40 mm. Kapal yang juga dilengkapi dengan landasan heli super puma tersebut, diawaki oleh 100
orang ABK.

TNI Angkatan Laut sesuai kontrak pengadaan melalui dana kredit ekspor tahun 2003 memesan 4 kapal LPD, dimana 1 unit berjenis kapal standar, KRI Makassar-590, 1 unit kapal komando, KRI Surabaya-591, dan 2 unit jenis kapal semi helly salah satunya KRI Banjarmasin-592 serta satu unit lagi akan diserahkan pada bulan Januari tahun depan, demikian disampaikan lanjut Kadispenal.

Turut hadir dalam acara pengukuhan KRI Banjarmasin-592 adalah Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, SE. beserta jajaran pejabat teras Mabesal dan Armatim.


Data Teknis Landing Platform Dock 125m – KRI Banjarmasin-592

• Length Over All = 125 M
• Length Between Perpendicular = 109,2 M
• Breath = 22.0 M
• Depth (Tank Deck)/Truck Deck = 6,7 M / 11,3 M
• Draft Max = 4,9 M
• Displacement = 7.300 Ton
• Kecepatan Maksimum = 15 Knots
• Endurance days = 30 days
• Cruisning Range = 10.000 Miles
• Max Embarcation = 344 person (Crew 126; Troops 218)
• Helicopter = 5 unit
• LCVP = 2 unit

Penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI-AL antara lain:

• Daya angkut helikopter dari 3 buah menjadi 5 buah.
• Kecepatan kapal dari 15 knots menjadi 15,4 knots
• Bentuk bangunan atas ”stealth design” yang dapat mengurangi ”Radar Cross Section” sehingga tidak mudah ditangkap radar musuh.
• Getaran kapal sangat rendah sehingga menambah kenyamanan crew kapal dalam pelayaran.


Gambar


Sumber:
1. TNI AL
2. Berita Hankam
3. PT. PAL INDONESIA (Persero)

Bagaimana Amerika Serikat Menggelar Sistem Deteksi Pertahanan Udara Nasional

Oleh: Kolonel Lek. Noor Pramadi

USA sebagai negara maju yang memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan teknologi di bidang pertahanan khususnya alat utama sistem senjata (Alutsista), telah membangun sistem pertahanan udara berlapis dengan memanfaatkan berbagai tipe sensor.    Pada kesempatan ini penulis ingin menganalisis gelar sistem deteksi pertahanan udara USA.   Analisis ini berdasarkan dari sumber-sumber literature yang tersedia, sudah barang tentu terdapat hal-hal khusus yang tidak dapat diungkap oleh penulis karena kurangnya data dan pada tahun 2009 ini sudah barang tentu telah berubah sesuai perkembangan teknologi dan lingkungan strategis.  Pemerintah USA memiliki konsep pembangunan jangka panjang (25 tahun) pembangunan sistem pertahanan udaranya untuk tahun 1996-2020 (Strategic Air Defense Mission Area Plan FY1996).

Oleh: Kolonel Lek. Noor Pramadi

USA sebagai negara maju yang memiliki kemampuan tinggi dalam penguasaan teknologi di bidang pertahanan khususnya alat utama sistem senjata (Alutsista), telah membangun sistem pertahanan udara berlapis dengan memanfaatkan berbagai tipe sensor.    Pada kesempatan ini penulis ingin menganalisis gelar sistem deteksi pertahanan udara USA.   Analisis ini berdasarkan dari sumber-sumber literature yang tersedia, sudah barang tentu terdapat hal-hal khusus yang tidak dapat diungkap oleh penulis karena kurangnya data dan pada tahun 2009 ini sudah barang tentu telah berubah sesuai perkembangan teknologi dan lingkungan strategis.  Pemerintah USA memiliki konsep pembangunan jangka panjang (25 tahun) pembangunan sistem pertahanan udaranya untuk tahun 1996-2020 (Strategic Air Defense Mission Area Plan FY1996).

Konsep operasi pertahanan udara pada umumnya secara prinsip memiliki persamaan di setiap negara di dunia, demikian halnya dengan USA.    Sistem deteksi digelar di wilayah negara yang akan dipertahankan terutama di perbatasan dan berusaha memantau wilayah udara sejauh mungkin dari wilayah negara yang akan dipertahankan.    Sistem deteksi berupa Radar (berbagai type) dan AWACS (Airborne Warning and Control System) digelar untuk mendeteksi target, hasil deteksi dikirimkan ke R/SOCC (Region/Sector Operation Controle Centre) sebagai pengendali operasi, selanjutnya situasi udara saat itu dilaporkan secara real time kepada ACC (Air Combat Command’s) untuk dinilai dan diputuskan apakah target tersebut perlu dibayang-bayangi, dipaksa mendarat, diusir atau ditembak/dihancurkan.   Untuk melakukan penindakan seperti tersebut diatas, pesawat buru sergap/fighter diterbangkan untuk menuju target dibawah kendali R/SOCC.   Proses tersebut terus berulang setiap sistem deteksi berhasil mendeteksi target, untuk lebih jelas dapat digambarkan di gambar “Strategic Air Defence Concept of Operations” dibawah ini.

Konsep operasi pertahanan udara di atas dapat dijelaskan dengan model sistem strategi pertahanan udara, Alutsista deteksi berupa Radar dengan berbagai tipe dan AWACS bertugas melaksanakan observasi (observe) dengan kegiatan monitor, deteksi dan identifikasi.   Selanjutnya R/SOCC melaksanakan orientasi (orient) dengan memperhatikan data-data intelijen dan data-data lainnya untuk pengendalian operasi pertahanan udara.   ACC menerima data-data dari R/SOCC secara komprehensif dan memperhatikan berbagai faktor (factors) seperti data-data intelijen serta pertimbangan rencana operasi maupun data-data lain yang mendukung, menghasilkan keputusan (decide) untuk membayang-bayangi, memaksa mendarat, mengusir atau menembak target yang terdeteksi oleh Radar atau sensor lain.   Selanjutnya melakukan aksi (act) dengan menerbangkan pesawat buru sergap/fighter dengan misi sesuai perintah dan dikendalikan sepenuhnya oleh R/SOCC.   Semua proses operasi tersebut dapat divisualisasikan dalam model/gambar dibawah ini.

Peralatan sensor atau peralatan early warning yang digelar USA di daratan bagian utara untuk memonitor semua kemungkinan serangan dari Rusia.  Agar dapat memonitor wilayah utara sejauh mungkin, memanfaatkan perbatasan utara Canada sebagai Negara sahabat USA untuk menggelar sistem deteksi.   Pada prinsipnya USA berkepentingan untuk memantau wilayah udara sejauh mungkin ke wilayah kemungkinan datangnya ancaman.   Berbagai tipe sensor telah digelar di wilayah utara disesuaikan untuk menghadapi persenjataan yang dimiliki oleh calon musuh.    USA sebagai negara maju memiliki kemampuan untuk menggelar sistem deteksi di darat, di laut, di udara dan di ruang angkasa.    Terdapat tiga hal penting dalam melihat kemampuan sistem deteksi, ketiganya harus dilihat secara komprehensif, yaitu kemampuan Alutsista deteksi, kecepatan sistem komunikasi (real time) dan kecepatan  management pengambilan keputusan untuk pertempuran (Battle Management System).   Ketiganya sangat menentukan tingkat keberhasilan operasi secara keseluruhan.   Di bawah ini divisualisasikan gelar Alutsista sensor (early warning system) di daratan.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa USA membagi wilayah udaranya dalam 6 region atau sector yang diberi kode AN/FYQ-93 R/SOCC (16 Maret 1996 disebut R/SAOC Region/Sector Air Operation Centre) dan AN/GSQ-235 Region Operations Control Center/Airborne Warning And Control Systems (ROCC/AWACS) Digital Information Link (RADIL).   Di wilayah utara Canada digelar AN/FPS-117 LRR (long range radar-240 Nm).    FAA/AF Radar (Federal Aviation Agency/Air Force Radar) digelar diseluruh perbatasan USA, pelaksanaan monitor wilayah udara dilakukan bersama antara otoritas sipil dan militer (FAA/AF Radar) dengan program Air Route Surveillance Radar Model 4 (ARSR-4) dan terintegrasi dalam Joint Surveillance System (JSS), hal ini untuk efisiensi.    Sedangkan AN/FSP-118 OTH-B (Over The Horizon Backscatter Radar) digelar dipantai timur dan barat, di wilayah selatan digelar sistem deteksi/sensor yang memanfaatkan aerostats (Aerostat Radar System memanfaatkan  balloon-borne radar).    Wilayah utara juga digelar FSP-124 SSR, jarak jangkau 70 NM dengan ketinggian 15.000 feet dikombinasikan dengan AN/FPS-117 LRR (long range radar-240 Nm).    Wilayah selatan tergelar unit-unit CBRN dan NADS (Chemical, Biological, Radiological, or Nuclear dan Navy Area Defense System).

Gambar-gambar diatas adalah berbagai sensor/multi sensor (early warning system) dalam jumlah yang banyak tersebar di wilayah USA maupun di negara sahabat (tetangga) dan berflatform di darat, laut maupun udara.    Disamping itu USA juga memiliki sensor di antariksa yang disebut  Space-Based Radar (SBR), di antariksa telah diluncurkan berbagai jenis Radar satelit antara lain :

  1. Synthetic aperture radar (SAR) for high-resolution imaging.
  2. Radar altimeter, to measure the ocean topography.
  3. Wind scatterometer to measure wind speed and direction.

Semua jenis sensor tersebut terintegrasi dalam Joint Surveillance System (JSS) dengan kecepatan penyampaian data mendekati real time, hal ini perlu karena hasil deteksi masing-masing sensor akan saling melengkapi data dan akhirnya High quality RAP(Recognised Air space Picture) for Air Defence dapat dicapai, seperti tergambar pada grafik dibawah ini.

Program pengembangan jangka panjang (25 tahun) sistem deteksi pertahanan udara USA dimulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2020, dengan fokus/konsentrasi Air Defence Sensor SystemAir Defence Battle Management Systems dan Air Defence Communication System.
Fokus/konsentrasi pengembangan Air Defence Sensor System meliputi antara lain :

  1. Over-the-Horizon Technology Development/Experiments: radar untuk aplikasi pengawasan wilayah yang  luas dan deteksi target jarak jauh berpenampang kecil. 
  2. Bistatic Sensor Technology: Memperluas jangkauan, kepekaan, dan kemampuan untuk ECCM, deteksi pesawat kecil dan rudal jelajah.
  3. Space-Time Adaptive Processing: mampu untuk mendeteksi rudal jelajah dan pesawat pada jarak yang lebih jauh.
  4. Improved Sensor Resolution Techniquesmeningkatkan sensitivitas deteksi target, akurasi lokasi target, dan jangkauan, terutama untuk target yang terbang rendah.
  5. Indirect Hostile Target Identification: teknik deteksi target off-board dengan menggunakan sensor untuk meningkatkan kemampuan identifikasi sasaran.
  6. Real-Time Signal Processor Enhancement: prosesor berkemampuan tinggi dengan kemampuan memproses  yang jauh lebih tinggi, mengurangi ukuran / berat / power dan mudah diprogram.    Penggunaan algoritma yang lebih baik untuk meningkatkan deteksi dan pelacakan target.  
  7. Faster Automated Diagnosticscepat menunjukan indikasi kegagalan,  sehingga membuat peralatan lebih mudah untuk perbaikan dan mengurangi biaya operasi.  Masih terdapat fokus tambahan untuk pengembangan jangka panjang.

Di bawah ini tergambar dengan jelas pemilihan jenis sensor dan jumlahnya, serta roadmap pembangunannya sampai dengan tahun 2020.

Fokus/konsentrasi pengembangan Air Defence Battle Management Systems meliputi antara lain:

  1. Architecture for Distributed Processing: menentukan bentuk arsitektur yang sesuai untuk berbagai jenis pemrosesan data dan meningkatkan jumlah sumber data yang dapat ditampung.     Ini juga akan membantu untuk berbagi data dengan lembaga/institusi lain. 
  2. 3-D Large Screen Display: memfasilitasi kebutuhan untuk memvisualisasikan data, meningkatkan deteksi dan identifikasi sasaran.  
  3. Extremely High-Capacity/High Speed Memory: memori yang sangat besar dengan kemampuan kecepatan tinggi dalam membaca dan penyimpanan/menulis data dengan lebih banyak, memungkinkan pengolahan data dengan teratur dan hanya sedikit kehilangan waktu menunggu proses data begitu diaktifkan. 
  4. Software for Distributed Computing: perangkat lunak yang tepat di setiap computer, sehingga semua fasilitas komputer beroperasi pada tingkat maksimum.  Hal ini memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dari semua tipe data. 
  5. Utilization Software for Imagery Weather and Geographic Datameningkatkan kemampuan pengolahan data untuk pemanfaatan lebih lanjut. 
  6. Multi-Spectral Observables Fusion: fusi/perpaduan  peningkatan dan perbaikan sensitivitas deteksi untuk identifikasi target.   
  7. Near Real Time Target Classificationalgoritma dan perangkat lunak yang mampu untuk mengidentifikasi target  tanpa keterlambatan waktu (delay) yang panjang setelah penerimaan data sasaran.  
  8. Automated Correlation/Identification Systems for Decision Aids: otomatisasi akan menghemat tenaga kerja, meningkatkan kehandalan, dan membuat perawatan menjadi lebih sederhana; korelasi / identifikasi keputusan membantu meningkatkan deteksi target dan pelacakan serta meningkatkan kemampuan untuk menemukan dan mengidentifikasi target.   

Di bawah ini tergambar dengan jelas pemilihan jenis prosessor dan jumlahnya, serta roadmap pembangunannya sampai dengan tahun 2020.

Fokus/konsentrasi pengembangan Air Defence Communications Systems meliputi antara lain:

  1. High-Speed Communication: komunikasi yang lebih cepat mengurangi backlog dan akan meningkatkan jumlah data yang dapat ditangani. 
  2. Multi-Media Komunikasi Routing: kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis komunikasi data (link komunikasi data) dengan menjamin semua yang memerlukan akan terpenuhi secara tepat waktu dan terjangkau serta terintegrasi. 
  3. Komunikasi otomatis Setup Link Control:  menyiapkan komunikasi dengan kontrol otomatis  akan mengurangi  jumlah personel operator dan meningkatkan kehandalan hubungan komunikasi.   

Di bawah ini tergambar dengan jelas pemilihan sarana komunikasi dan jumlahnya dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2020.

Program pemerintah USA yang cukup menarik untuk dicermati adalah program Air Rute Surveillance Radar Model 4 (ARSR-4), suatu program efisiensi berupa kerjasama penggunaan sensor/Radar antara otoritas sipil dan militer yang tergabung dalam Joint Surveillance System (JSS).  JSS adalah suatu jaringan sensor/radar terintegrasi untuk pengawasan jarak jauh wilayah udara nasional, terutama yang dioperasikan dan dikelola oleh Federal Aviation Administration (FAA), berkewajiban menyediakan komunikasi dan data hasil deteksi Radar untuk FAA dan pusat kontrol USAF.    Pemerintah USA meluncurkan program Air Rute Surveillance Radar Model 4 (ARSR-4) yang fungsinya adalah fasilitas untuk  menyediakan data air situations untuk pertahanan udara (USAF) dan kontrol lalu lintas udara (FAA) untuk Amerika Serikat, Guam, dan Hawaii.    Empat puluhan gabungan situs radar dipasang selama periode 1992-1995, sebagai wujud pelaksanaan  program ARSR-4 adalah suatu upaya menurunkan biaya operasional (sebelumnya otoritas sipil /FAA dan USAF memiliki sistem Radar sendiri-sendiri).
Dibandingkan dengan radar sebelumnya, ARSR-4 lebih dapat diandalkan, kemampuan deteksi lebih baik, dan area jangkauan radar 200-250 Nm.     Radar mampu menyajikan data tiga-dimensi (range, bearing dan altitude), teknologi solid state, perawatan simple, Radar ini beroperasi pada  frekuensi 1215-1400 MHz dan menggunakan dual-channel frequency hopping/agility dan anti jamming pencarian dan pelacakan, dan mampu mendetek-si objek/target kecil (small RCS target) dengan kemampuan meminimalkan gangguan cuaca dan efek multipath.    Sistem radar ini berkewajiban untuk mendukung pertahanan udara nasional dan menyediakan data untuk kontrol lalu lintas udara otoritas sipil.

FAA dan USAF menjadi sangat prihatin, karena harus merealokasi frequency spectrum  yang digunakan oleh ARSR-4, hal ini akan berdampak pada kemampuan dual-frequency hopping/agility yang merupakan kunci desain Radar.   USAF menyatakan bahwa perlu memiliki Radar dengan kemampuan frekuensi-hopping/agility, kemampuan anti-jamming dan penggunaan Air Traffic Control dan keperluan lainnya.    USAF  menyatakan bahwa realokasi segmen band 1385-1390 MHz akan menurunkan kemampuan Radar  frequency hopping/ agility yang merupakan kunci untuk desain anti-jamming.         FAA dan USAF menyatakan bahwa realokasi frequency minimal memerlukan modifikasi perangkat lunak (soft ware) yang diperkirakan menelan biaya cukup besar.   Di bawah ini terlihat secara jelas gelar ARSR-4 di pinggir/perbatasan wilayah USA. 

Pengembangan sistem deteksi/sensor (multi sensor) untuk pertahanan udara direncanakan dengan jangka waktu panjang (perencanaan jangka panjang 25 tahun), dengan diawali program efisiensi penggunaan sensor bersama antara otoritas penerbangan sipil (FAA) dengan otoritas militer (USAF).   Pengembangan sistem deteksi/sensor difokuskan pada sistem sensor, sistem computer untuk battle management dan sistem komunikasi.   USA sebagai negara pulau dengan gelar sistem deteksi seperti dijelaskan diatas, berbeda dengan NKRI yang berbentuk negara kepulauan, oleh sebab itu sistem pertahanan USA tidak dapat ditiru begitu saja untuk diterapkan di Indonesia, namun perlu modifikasi.    NKRI yang berbentuk kepulauan mengandung konsekuensi lebih berat dalam mempertahankan kedaulatan dan berarti memerlukan biaya yang lebih besar untuk membangun sistem pertahanan.   Efisiensi penggunaan sensor radar secara bersama antara otoritas sipil dan militer adalah contoh baik untuk diterapkan di Indonesia.

Daftar Pustaka :

  1. Joseph J Ralston General USAF, Strategic Air Defense Mission Area Plan FY1996, 15 Nov 1995.
  2. Strategic Air Defence, http://www.fas.org/nuke/guide/usa/airdef/overview.htm, 16 Nov 2009.
  3. Strategic Air Defence Radar, http://www.fas.org/nuke/guide/usa/airdef/radar.htm, 16 Nov 2009.
  4. Strategic Air Defence Processor, http://www.fas.org/nuke/guide/usa/airdef/processor.htm, 16 Nov 2009.


Pencegahan Penyelundupan Ammonium Nitrate Dari Malaysia

Kapal Patroli BC. 20003 milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau telah berhasil menegah KLM. FUNGKA SEJAHTERA di Perairan Pulau Mapor Kepulauan Riau pada hari Rabu 18 November 2009 pukul 04.00 WIB pada koordinat 01o-07’-00” U/ 105o-35’-10” T. KLM. FUNGKA SEJAHTERA yang bermuatan kurang lebih 3.000 karung @ 25kg Ammonium Nitrate diduga melanggar Pasal 102 huruf  (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi :

“ Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kapal Patroli BC. 20003 milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau telah berhasil menegah KLM. FUNGKA SEJAHTERA di Perairan Pulau Mapor Kepulauan Riau pada hari Rabu 18 November 2009 pukul 04.00 WIB pada koordinat 01o-07’-00” U/ 105o-35’-10” T. KLM. FUNGKA SEJAHTERA yang bermuatan kurang lebih 3.000 karung @ 25kg Ammonium Nitrate diduga melanggar Pasal 102 huruf  (a) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi :

“ Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

KLM. FUNGKA SEJAHTERA saat ini diamankan di Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun bersama dengan 16 orang awak kapalnya. Kasus ini dalam proses penyidikan oleh Tim Penyidik Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Khusus Kep. Riau. Sampai saat ini Penyidik telah menetapkan seorang tersangka yaitu nakhoda kapal dengan inisial NH, sedangkan 15 orang lain masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Ammonium Nitrate ini dimuat di Pasir Gudang Malaysia dan menurut pengakuan Nakhoda kapal akan dibawa ke Pulau Selayar Sulawesi Selatan untuk dijual sebagai pupuk tanaman.

Modus operandi yang digunakan dalam penyelundupan pupuk ini adalah mengangkut barang tanpa dilengkapi dokumen pelindung seperti manifes, serta pengemasan ulang dengan tujuan menyamarkan kemasan dengan kemasan untuk komoditi pupuk, sehingga jenis kemasan aslinya berbeda dengan kemasan luar. Merk komoditi dan pemasok barang  dalam kemasan luar bermerk "Grande-paroisse-S.A ATO dengan kandungan Ammonium Nitrate 34,5%N. sedangkan kemasan dalam bermerk GPN Minning France dengan kandungan Ammonium Nitrate 25 kg Net dengan kode labelling "Oxidizier grade 5-1". Selain itu kapal juga berlayar melalui jalur laut lepas dengan kondisi laut yang ekstrem untuk menghindari patroli laut Bea Cukai.

Ammonium Nitrate merupakan salah satu bahan  peledak berbahaya. Menurut Keputusan Presiden Rl No. 14 Tahun 1997 jo Kep Presiden Rl No 86 Tahun 1994 jo Keppres Rl No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak, pengadaan Ammonium Nitrate harus seizin Kepolisian RI. Penyalahgunaan Ammonium Nitrate berpotensi untuk mengganggu pertahanan dan keamanan NKRI, misalnya digunakan untuk  bom yang disalahgunakan untuk mengganggu ketertiban masyarakat.

Keberhasilan patroli laut Bea dan Cukai ini patut mendapatkan apresiasi mengingat selain upaya penegakan hukum kepabeanan dan cukai, Ditjen Bea dan Cukai juga turut serta menangkal ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI dengan menjaga perbatasan utamanya wilayah perairan yang sangat luas.

Dokumentasi Foto:


Klik untuk memperbesar gambat



nb: foto warna kuning kemasan luar, warna putih kemasan dalam

Indonesia Juarai AARM Ke-19 di Singapura

Para petinggi Angkatan Darat negara-negara ASEAN saling bertautan tangan dalam Upacara Pembukaan AARM Ke-19 di Singapura.

TNI AD untuk kesekian kalinya mempertahankan gelarnya sebagai Juara Umum AARM (ASEAN Armies Rifle Meet), dengan memborong medali serta tropi terbanyak dalam AARM Ke-19 yang berlangsung di Singapura, 7-19 Oktober 2009.

Sebagai Juara Umum, TNI AD memimpin dengan perolehan 18 emas, 10 perak dan 17 perunggu, meninggalkan Thailand dan Singapura jauh di posisi ke-2 dan ke-3, dengan perolehan medali masing-masing 8 emas, 11 perak, 4 perunggu dan 8 emas, 10 perak dan 10 perunggu.

Para petinggi Angkatan Darat negara-negara ASEAN saling bertautan tangan dalam Upacara Pembukaan AARM Ke-19 di Singapura.

TNI AD untuk kesekian kalinya mempertahankan gelarnya sebagai Juara Umum AARM (ASEAN Armies Rifle Meet), dengan memborong medali serta tropi terbanyak dalam AARM Ke-19 yang berlangsung di Singapura, 7-19 Oktober 2009.

Sebagai Juara Umum, TNI AD memimpin dengan perolehan 18 emas, 10 perak dan 17 perunggu, meninggalkan Thailand dan Singapura jauh di posisi ke-2 dan ke-3, dengan perolehan medali masing-masing 8 emas, 11 perak, 4 perunggu dan 8 emas, 10 perak dan 10 perunggu.

Kemudian, dalam perolehan tropi, TNI AD juga memimpin dengan memborong 8 tropi untuk gelar terbaik di Pertandingan Rifle Team, Carbine Falling Plates, Machine Gun Falling Paltes, Pistol Individual Pria, Pistol Individual Wanita, Pistol Team Wanita, dan Pistol Falling Plates Wanita. Ini merupakan perolehan tropi terbanyak dalam AARM Ke-19 kali ini, jauh mengungguli perolehan tuan rumah Singapura dan Thailand yang masing-masingnya hanya dapat memperoleh 3 tropi.

Sangat disayangkan, pihak tuan rumah cenderung untuk tidak menampilkan hasil perolehan medali secara utuh di situs resmi AARM Ke-19, sehingga untuk menghitung perolehan medali, kami (TANDEF) harus menghitungnya secara manual satu persatu dari tiap sesi pertandingan.

Kontingen Indonesia dalam AARM Ke-19 ini berjumlah 57 orang, terdiri dari 37 atlet dan 20 official dipimpin oleh Letkol Inf J. Binsar Sianipar, Danyon-13 Grup 1 Kopassus.

Kemenangan ini merupakan kebanggaan tersendiri, baik bagi TNI AD, TNI serta bangsa Indonesia. Dengan hasil yang memuaskan ini, kita telah berhasil membuktikan secara nyata dan tidak hanya sekedar kata-kata, bahwa prajurit kita adalah benar-benar yang terbaik di kawasan. Skill keprajuritan TNI sama sekali tidak bisa dianggap remeh, dan ini menjadi efek getar strategis tersendiri bagi setiap kandidat lawan yang berupaya mengancam kedaulatan bangsa dan negara Indonesia.

Lebih membanggakan lagi, kontingen Indonesia dalam AARM Ke-19 ini mengandalkan senapan buatan dalam negeri, yakni SS-1 buatan PT.PINDAD dengan munisi buatan PT.PINDAD juga, sementara lawan dari negara-negara lain cenderung menggunakan senapan-senapan canggih buatan luar negeri.

Perolehan Medali AARM Ke-19

Perolehan Tropi AARM Ke-19

Kontingen Indonesia merayakan kemenangannya yang luar biasa dalam Closing Ceremony AARM Ke-19